Kebijakan Pemerintah yang Mengubah Harga Mobil Listrik Impor
Kebijakan pemerintah yang tidak memperpanjang insentif mobil listrik impor utuh (CBU) diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap harga jual kendaraan listrik. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menjelaskan bahwa penghentian insentif ini akan menyebabkan kenaikan harga yang tajam pada mobil listrik impor.
Menurut Yannes, mobil listrik impor yang tidak memenuhi syarat Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2025 akan menghadapi kenaikan harga hingga 30%. Hal ini disebabkan oleh kembali dikenakannya pajak seperti PPN, PPnBM, dan bea masuk secara penuh. Namun, kenaikan harga ini tidak akan merata bagi semua produsen.
Yannes menekankan bahwa produsen yang berhasil merealisasikan komitmen investasi dan produksi lokal tetap dapat menikmati insentif fiskal. Jika mereka mampu memenuhi target yang ditetapkan, maka harga mobil listrik bisa tetap stabil atau bahkan turun. Insentif seperti PPN yang ditanggung pemerintah, bebas PPnBM, atau subsidi baterai dapat menjadi bentuk dukungan yang diberikan.
Dengan kebijakan baru ini, diharapkan dapat mendorong percepatan industrialisasi kendaraan listrik di Indonesia. Strategi yang paling realistis bagi Agen Pemegang Merek (APM) dengan penjualan tinggi, terutama di segmen harga Rp 200 juta hingga Rp 500 juta, adalah mempercepat pembangunan pabrik lokal.
Jika tidak, pangsa pasar yang sudah terbentuk bisa hilang karena harga melonjak dan menjadi tidak kompetitif. Sementara itu, APM dengan volume penjualan rendah di segmen menengah bawah dinilai akan kesulitan bertahan. Produk mereka akan berubah menjadi niche yang terlalu mahal, sehingga risiko mati perlahan sangat besar.
Yang masih layak impor CBU hanya untuk segmen premium atau produk spesifik yang tidak sensitif terhadap harga. Konsumen segmen ini relatif bersedia membayar lebih mahal tanpa insentif. Yannes mencontohkan strategi yang lebih efisien adalah beralih ke impor dalam bentuk komponen (CKD) untuk dirakit di Indonesia.
Dengan CKD, produsen dapat memanfaatkan fasilitas perakitan lokal seperti di PT Handal Indonesia Motor yang sudah digunakan beberapa merek, termasuk Chery dan Geely. Perakitan lokal lebih murah secara pajak dan membantu memenuhi target TKDN 40% karena tenaga kerja dan biaya overhead masuk hitungan.
Yannes menilai potensi perlambatan adopsi mobil listrik akan paling terasa di segmen menengah, yakni mobil listrik dengan harga Rp 200 juta hingga Rp 500 juta yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. APM importir EV low cost yang gagal memenuhi komitmen dengan Kemenperin akan mengalami collapse perlahan karena produknya menjadi tidak menarik lagi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!